WHEN IN DOUBT, GO TO THE LIBRARY Langsung ke konten utama

Berlangganan blog ini

MAKALAH
HAK ASASI MANUSIA

DOSEN PENGAJAR
RANDY NAPITUPULU, SH., MH

DISUSUN OLEH :
IBNU AQIL SYIRODJUDDIN (23118188)

UNIVERSITAS GUNADARMA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER & TEKNOLOGI INFORMASI
SISTEM KOMPUTER
2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rakhmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini. Walaupun begitu penulis menyadari masih banyak sekali keterbatasan dalam penulisan makalah ini, namun berkat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Hak Asasi Manusia” dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. RANDY NAPITUPULU, SH., MH, selaku dosen mata kuliah Pendidikan dan Kewarganegaraan.

2. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian makalah ini baik secara langsung maupun tidak langsung

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan makalah ini terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, segala kritik dan saran yang konstruktif dan mengarah pada kesempurnaan makalah ini sangat kami harapkan. Akhir kata, mudah-mudahan makalah ini bermanfaat bagi para pembaca.

Depok, 01 November 2018

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.. i

DAFTAR ISI. ii

BAB I PENDAHULUAN.. 1

1.1 Latar Belakang. 1

1.2 Rumusan Masalah. 1

1.3 Tujuan. 2

BAB II PEMBAHASAN.. 3

2.1 Pengertian Hak Asasi Manusia. 3

2.2 Ciri dan Tujuan Hak Asasi Manusia. 4

2.3 HAM di Indonesia. 4

2.4 Komisi Nasional HAM... 5

2.5 Hak Asasi Manusia Dalam Perundang-undangan Nasional 5

2.6 Pelanggaran Hak Asasi Manusia. 6

2.7 Pelaksanaan dan penegakan HAM di Indonesia. 7

2.8 Permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia. 7

2.9 Upaya Pemerintah dalam hal penghormatan, pengakuan , dan penegakan Hukum dan HAM... 8

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang dimiliki manusia sejak ia lahir yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapapun.Hak Asasi merupakan sebuah bentuk anugrah yang diturunkan oleh Tuhan sebagai sesuatu karunia yang paling mendasar dalam hidup manusia yang paling berharga. Hak Asasi dilandasi dengan sebuah kebebasan setiap individu dalam menentukan jalan hidupnya, tentunya Hak asasi juga tidak lepas dari kontrol bentuk norma-norma yang ada. Hak-hak ini berisi tentang kesamaan atau keselarasan tanpa membeda-bedakan suku, golongan, keturunanan, jabatan, agama dan lain sebagainya antara setiap manusia yang hakikatnya adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan.

Terkait tentang hakikat hak asasi manusia, maka sangat penting sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus saling menjaga dan menghormati hak asasi masing-masing individu. Namun pada kenyataannya, kita melihat perkembangan HAM di Negara ini masih banyak bentuk pelanggaran HAM yang sering kita temui.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apa pengertian dan ruang lingkup Hak Asasi Manusia ?

2.Bagaimana perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia ?

3. Apa saja pelanggaran Hak Asasi Manusia ?

4. Bagaimana Pelaksanaan dan Penegakan Hak Azasi Manusia di Indonesia ?

5. Apa saja permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam upaya penegakan Hak Azasi Manusia ?

6. Bagaimana upaya pemerintah dalam penghormatan, pengakuan dan penegakan Hak Azasi Manusia ?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini yaitu untuk mengetahui perkembangan demokrasi di Indonesia dan :

1. Memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan kewarganegaraan

2. Menambah pengetahuan tentang pendidikan kewarga negaraan.

3. Membahas secara sederhana mengenai demokrasi.

4. Untuk mengetahui pengertian Hak Asasi Manusia, serta mengetahui ruang lingkup Hak Asasi Manusia.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) secara tegas di atur dalam Undang Undang No. 39 tahun 1999 pasal 2 tentang asas-asas dasar yang menyatakan “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”

Hak asasi manusia dalam pengertian umum adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Ini berarti bahwa sebagai anugerah dari Tuhan kepada makhluknya, hak asasi tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Hak asasi tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena jika hal itu terjadi maka manusia kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan.Hak asasi mencangkup hak hidup,hak kemerdekaan/kebebasan dan hak memiliki sesuatu. Ditinjau dari berbagai bidang, HAM meliputi :

a. Hak asasi pribadi (Personal Rights)

Contoh : hak kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, hak memeluk agama.

b. Hak asasi politik (Political Rights) yaitu hak untuk diakui sebagai warga negara

Misalnya : memilih dan dipilih, hak berserikat dan hak berkumpul.

c. Hak asasi ekonomi (Property Rights)

Misalnya : hak memiliki sesuatu, hak mengarahkan perjanjian, hak bekerja dan

mendapatkan hidup yang layak.

d. Hak asasi sosial dan kebuadayaan (Sosial & Cultural Rights).

Misalnya : mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan santunan, hak pensiun,

hak mengembangkan kebudayaan dan hak berkspresi.

e. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan Pemerintah

(Rights Of Legal Equality)

f. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum.

2.2 Ciri dan Tujuan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia pada dasarnya bersifat umum atau universal karena diyakini bahwa beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memiliki perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin.

Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri pokok hakikat HAM, yaitu sebagai berikut :

a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM merupakan bagian dari manusia secara otomatis

b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik , atau asal usul social dan bangsanya

c. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk melanggar dan membatasi orang lain

Tujuan Hak Asasi Manusia,yaitu sebagai berikut:

a. HAM adalah alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang wenangan.

b. HAM mengenmbangkan saling menghargai antar manusia

c. HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar

2.3 HAM di Indonesia

Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku tiga undang-undang dalam 4 periode, yaitu :

a. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, berlaku UUD 1945,

b. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

c. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, berlaku UUDS 1950.

d. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, berlaku kembali UUD 1945.

2.4 Komisi Nasional HAM

Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga Negara lainnya yang berfungsi untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia.

Tujuan Komnas HAM antara lain :

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan pancasila, UUD 1945 dan piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan

2.5 Hak Asasi Manusia Dalam Perundang-undangan Nasional

Dalam peraturan perundang undangan RI paling tidak terdapat empat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM. Pertama, dalam konstitusi (Undang-undang Dasar Negara). Kedua, dalam ketetapan MPR (TAP MPR). Ketiga, dalam Undang-undang. Keempat, dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden dan peraturan pelaksanaan lainnya.

Kelebihan pengaturan HAM dalam konstitusi memberikan jaminan yang sangat kuat, karena perubahan dan atau penghapusan satu pasal dalam konstitusi seperti dalam ketatanegaraan di Indonesia mengalami proses yang sangat berat dan panjang antara lain melalui amandemen dan referendum. Sedangkan kelemahannya karena yang diatur dalam konstitusi hanya memuat aturan yang masih global seperti ketentuan tentang HAM dalam konstitusi RI yang masih bersifat global. Sementara itu bila pengaturan HAM melalui TAP MPR, kelemahannya tidak dapat memberikan sangsi hokum bagi pelanggarnya. Sedangkan pengaturan HAM dalam bentuk Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya kelemahannya pada kemungkinan seringnya mengalami perubahan.

Menurut UU no 26 Tahun 2000 pasal 1 tentang pengadilan HAM , Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi

Manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

3. Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM

Adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

4. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, Maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual.

5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari danMenemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

2.6 Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Banyak macam Pelanggaran HAM di Indonesia, dari sekian banyak kasus ham yang terjadi, tidak sedikit juga yang belum tuntas secara hukum, hal itu tentu saja tak lepas dari kemauan dan itikad baik pemerintah untuk menyelesaikannya sebagai pemegang kekuasaan sekaligus pengendali keadilan bagi bangsa ini.

a. Kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat, meliputi :

1. Pembunuhan masal (genosida: setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa)

2. Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan

3. Penyiksaan

4. Penghilangan orang secara paksa

5. Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis.

b. Kasus pelanggaran HAM yang biasa, meliputi :

1. Pemukulan

2. Penganiayaan

3. Pencemaran nama baik

4. Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya

2.7 Pelaksanaan dan penegakan HAM di Indonesia

Tegaknya HAM selalu mempunyai hubungan korelasional positif dengan tegaknya negara hukum. Sehingga dengan dibentuknya KOMNAS HAM dan Pengadilan HAM, regulasi hukum HAM dengan ditetapkannya UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000 serta dipilihnya para hakim ad hoc, akan lebih menyegarkan iklim penegakkan hukum yang sehat. Artinya kebenaran hukum dan keadilan harus dapat dinikmati oleh setiap warganegara secara egaliter.

Kenyataan menunjukkan bahwa masalah HAM di indonesia selalu menjadi sorotan tajam dan bahan perbincangan terus-menerus, baik karena konsep dasarnya yang bersumber dari UUD 1945 maupun dalam realita praktisnya di lapangan ditengarai penuh dengan pelanggaran-pelanggaran. Sebab-sebab pelanggaran HAM antara lain adanya arogansi kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki seorang pejabat yang berkuasa, yang mengakibatkan sulit mengendalikan dirinya sendiri sehingga terjadi pelanggaran terhadap hak-hak orang lain.

2.8 Permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia

Berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam rangka penghormatan, pengakuan, penegakan hukum dan HAM antara lain :

1. Penegakan Hukum di Indonesia belum dirasakan optimal oleh masyarakat. Hal itu antara lain, ditunjukan oleh masih rendahnya kinerja lembaga peradilan. Penegakan hukum sejumlah kasus pelanggaran HAM berat yang sudah selesai tahap penyelidikannya pada tahun 2002, 2003, dan 2004, sampai sekarang belum di tindak lanjuti tahap penyelidikannya.

2. Masih ada peraturan perundang-undangan yang belum berwawasan gender dan belum memberikan perlindungan HAM. Hal itu terjadi antara lain, karena adanya aparat hukum, baik aparat pelaksana peraturan perundang-undangan, maupun aparat penyusun peraturan perundang-undangan yang belum mempunyai pemahaman yang cukup atas prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia.

3. Belum membaiknya kondisi kehidupan ekonomi bangsa sebagai dampak krisis ekonomi yang terjadi telah menyebabkan sebagian besar rakyat tidak dapat menikmati hak-hak dasarnya baik itu hak ekonominya seperti belum terpenuhinya hak atas pekerjaan yang layak dan juga hak atas pendidikan

4. Sepanjang tahun 2004 telah terjadi beberapa konflik dalam masyarakat, seperti Aceh, Ambon, dan Papua yang tidak hanya melibatkan aparat Negara tetapi juga dengan kelompok bersenjata yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak untuk hidup secara aman dan hak untuk ikut serta dalam pemerintahan

5. Adanya aksi terorisme yang ditujukan kepada sarana public yang mnyebabkan rasa tidak aman bagi masyarakat

6. Dengan adanya globalisasi, intensitas hubungan masyarakat antara satu Negara dengan Negara lainnya manjdi makin tinggi. Dengan demikian kecenderungan munculnya kejahatan yang bersifat transnasional menjadi makin sering terjadi. Kejahatan-kejahatan tersebut antara lain, terkait dengan masalah narkotika, pencucian uang dan terorisme. Salah satu permasalahan yang sering timbul adalah adanya peredaran dokumen palsu. Yang membuat orang-orang luar bebas datang ke Indonesia

Beberapa masalah Hak Asasi di Indonesia yaitu:

1. Perlindungan Perempuan : Keadilan dan kesetaraan gender.

UUD 1945 pasal 27 menjamin persamaan Hak perempuan dan Laki-laki ; dan Bahwa perempuan adalah bagian dari HAM yang tercantum dalam UU No. 7/198-4 tentang anti diskriminasi dan UU No. 39/1999 tentang HAK. Ada pun hak-hak politik perempuan tercantum dalam UU No. 68/1958

2. Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan perdagangan perempuan dan Anak

Indonesia telah memiliki rencana aksi nasional penghapusan trafficking perempuan dan anak 2003-2007. RAN tersebut merupakan implementasi dari konvensi PBB menentang kejahatan Terorganisir antar Negara

3. Perlindungan Hak Anak

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah legislative dan administrative untuk lebih memperbaiki perlindungan hak-hak anak dan perempuan. Langkah-langkah legislative tersebut antara lain dengan keluarnya UU No. 32 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan UU No. 20 tahun 2003 dengan system pendidikan nasional. Sedangkan langkah administrative dalam menetukan rencana aksi dan penentuan penjuru untuk pemajuan dan perlindungan HAM antara lain, melalui kepres No. 59 tahun 2002 tentang rencana aksi nasional penghapusan Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak. Dan juga pembentukan komisi perlindungan anak Indonesia di bentuk pada tahun 2003 melalui keppres No. 77 tahun 2003.

2.9 Upaya Pemerintah dalam hal penghormatan, pengakuan , dan penegakan Hukum dan HAM

Untuk mewujudkan dan menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia tidaklah semudah menuliskan serta mengucapkannya. Hal ini disebabkan banyak hambatan dan tantangan yang tidak lagi sebatas terorika, melainkan sudah menjadi realita yang tidak dapat dihindari apalagi ditunda-tunda. Dalam penegakan HAM melalui sistem hukum pidana yang telah berlaku di Indonesia terdapat kendala-kendala atau hambatan yang bersifat prinsipil substansil dan klasik.

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, Dan memajukan Hak asasi manusia melalui langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, social, budaya, pertahanan dan keamanan Negara, dan bidang lainnya.

Program pemerintah dalam penegakan Hukum dan HAM (PP Nomor 7 tahun 2005) yaitu meliputi pemberantasan korupsi, anti terorisme, dan pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan HAM harus selalu ditegakkan secara tegas, tidak diskriminatif dan konsisten.

Partisipasi masyarakat dapat pula berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Masyarakat disini meliputi antara lain : setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya seperti Perguruan Tinggi, lembaga studi

Partisipasi masyarakat ini dapat berupa :

a. Pengajuan usulan mengenai perumusan dan kebajikan yang berkaitan dengan hak asasi manusia

b. Melakukan penelitian

c. Melakukan pendidikan

d. Melakukan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain.Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM.

3.2 Saran

Tuntutan untuk menegakkan HAM kini sudah sedemikian kuat, baik dari dalam negeri maupun melalui tekanan dari dunia internasional, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Untuk itu perlu adanya dukungan dari semua pihak, seperti masyarakat, politisi, akademisi, tokoh masyarakat, dan pers, agar upaya penegakan HAM bergerak ke arah positif sesuai harapan kita bersama.

Kepada para pembaca agar lebih banyak mencari informasi tentang HAM dan Rule of Law untuk memahami kedua aspek pembahasan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Kaelan. 2007. “Pendidikan Kewarganegaraan”. Paradigma. Jogjakarta

Zaelani, Endang Sukaya.”Pendidikan Kewarganegaraan”.Paradigma.Jogjakarta

Herdiawanto, Hery.”Pendidikan Kewarganegaraan”.Erlangga.Jakarta

Azra,Azyumardi.”Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani”.ICCE UIN.Jakarta

Raika, Tika.2012.Pengertian-hak-asasi-manusia. inforingankita.blogspot.com/.../

Chieva,C.”Perkembangan dan pemikiran ham di Indonesia”.2012. chieva-chiezchua.blogspot.com

Pengertian HAM, http://oeebudhi.blogspot.com/2012/01/makalah-hak-asasi-manusia.html

Permasalahan HAM, http://yogianggr.blogspot.com/2013/04/hak-asasi-manusia-dan-negara-hukum.html

Macam-macam HAM, http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia

Zakaria, Nooraihan. Konsep Hak Asasi Manusia. Jakarta: DBP, 2005

Lubis, Todung Mulya. Jalan Panjang Hak Asasi Manusia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005

Postingan Lebih Baru Postingan Lama Beranda

MAKALAH
HAK ASASI MANUSIA

DOSEN PENGAJAR
RANDY NAPITUPULU, SH., MH

DISUSUN OLEH :
IBNU AQIL SYIRODJUDDIN (23118188)

UNIVERSITAS GUNADARMA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER & TEKNOLOGI INFORMASI
SISTEM KOMPUTER
2018

KATA PENGANTAR

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. RANDY NAPITUPULU, SH., MH, selaku dosen mata kuliah Pendidikan dan Kewarganegaraan.

2. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian makalah ini baik secara langsung maupun tidak langsung

Depok, 01 November 2018

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.. i

DAFTAR ISI. ii

BAB I PENDAHULUAN.. 1

1.1 Latar Belakang. 1

1.2 Rumusan Masalah. 1

1.3 Tujuan. 2

BAB II PEMBAHASAN.. 3

2.1 Pengertian Hak Asasi Manusia. 3

2.2 Ciri dan Tujuan Hak Asasi Manusia. 4

2.3 HAM di Indonesia. 4

2.4 Komisi Nasional HAM... 5

2.5 Hak Asasi Manusia Dalam Perundang-undangan Nasional 5

2.6 Pelanggaran Hak Asasi Manusia. 6

2.7 Pelaksanaan dan penegakan HAM di Indonesia. 7

2.8 Permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia. 7

2.9 Upaya Pemerintah dalam hal penghormatan, pengakuan , dan penegakan Hukum dan HAM... 8

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apa pengertian dan ruang lingkup Hak Asasi Manusia ?

2.Bagaimana perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia ?

3. Apa saja pelanggaran Hak Asasi Manusia ?

4. Bagaimana Pelaksanaan dan Penegakan Hak Azasi Manusia di Indonesia ?

5. Apa saja permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam upaya penegakan Hak Azasi Manusia ?

6. Bagaimana upaya pemerintah dalam penghormatan, pengakuan dan penegakan Hak Azasi Manusia ?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini yaitu untuk mengetahui perkembangan demokrasi di Indonesia dan :

1. Memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan kewarganegaraan

2. Menambah pengetahuan tentang pendidikan kewarga negaraan.

3. Membahas secara sederhana mengenai demokrasi.

4. Untuk mengetahui pengertian Hak Asasi Manusia, serta mengetahui ruang lingkup Hak Asasi Manusia.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Hak Asasi Manusia

a. Hak asasi pribadi (Personal Rights)

Contoh : hak kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, hak memeluk agama.

b. Hak asasi politik (Political Rights) yaitu hak untuk diakui sebagai warga negara

Misalnya : memilih dan dipilih, hak berserikat dan hak berkumpul.

c. Hak asasi ekonomi (Property Rights)

Misalnya : hak memiliki sesuatu, hak mengarahkan perjanjian, hak bekerja dan

mendapatkan hidup yang layak.

d. Hak asasi sosial dan kebuadayaan (Sosial & Cultural Rights).

Misalnya : mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan santunan, hak pensiun,

hak mengembangkan kebudayaan dan hak berkspresi.

e. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan Pemerintah

(Rights Of Legal Equality)

f. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum.

2.2 Ciri dan Tujuan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia pada dasarnya bersifat umum atau universal karena diyakini bahwa beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memiliki perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin.

Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri pokok hakikat HAM, yaitu sebagai berikut :

a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM merupakan bagian dari manusia secara otomatis

b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik , atau asal usul social dan bangsanya

c. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk melanggar dan membatasi orang lain

Tujuan Hak Asasi Manusia,yaitu sebagai berikut:

a. HAM adalah alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang wenangan.

b. HAM mengenmbangkan saling menghargai antar manusia

c. HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar

2.3 HAM di Indonesia

Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku tiga undang-undang dalam 4 periode, yaitu :

a. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, berlaku UUD 1945,

b. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

c. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, berlaku UUDS 1950.

d. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, berlaku kembali UUD 1945.

2.4 Komisi Nasional HAM

Tujuan Komnas HAM antara lain :

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan pancasila, UUD 1945 dan piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan

2.5 Hak Asasi Manusia Dalam Perundang-undangan Nasional

Menurut UU no 26 Tahun 2000 pasal 1 tentang pengadilan HAM , Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi

Manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

3. Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM

Adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

4. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, Maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual.

2.6 Pelanggaran Hak Asasi Manusia

a. Kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat, meliputi :

1. Pembunuhan masal (genosida: setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa)

2. Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan

3. Penyiksaan

4. Penghilangan orang secara paksa

5. Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis.

b. Kasus pelanggaran HAM yang biasa, meliputi :

1. Pemukulan

2. Penganiayaan

3. Pencemaran nama baik

4. Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya

2.7 Pelaksanaan dan penegakan HAM di Indonesia

2.8 Permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia

Berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam rangka penghormatan, pengakuan, penegakan hukum dan HAM antara lain :

5. Adanya aksi terorisme yang ditujukan kepada sarana public yang mnyebabkan rasa tidak aman bagi masyarakat

Beberapa masalah Hak Asasi di Indonesia yaitu:

1. Perlindungan Perempuan : Keadilan dan kesetaraan gender.

2. Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan perdagangan perempuan dan Anak

3. Perlindungan Hak Anak

2.9 Upaya Pemerintah dalam hal penghormatan, pengakuan , dan penegakan Hukum dan HAM

Partisipasi masyarakat ini dapat berupa :

a. Pengajuan usulan mengenai perumusan dan kebajikan yang berkaitan dengan hak asasi manusia

b. Melakukan penelitian

c. Melakukan pendidikan

d. Melakukan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

3.2 Saran

Kepada para pembaca agar lebih banyak mencari informasi tentang HAM dan Rule of Law untuk memahami kedua aspek pembahasan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Kaelan. 2007. “Pendidikan Kewarganegaraan”. Paradigma. Jogjakarta

Zaelani, Endang Sukaya.”Pendidikan Kewarganegaraan”.Paradigma.Jogjakarta

Herdiawanto, Hery.”Pendidikan Kewarganegaraan”.Erlangga.Jakarta

Azra,Azyumardi.”Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani”.ICCE UIN.Jakarta

Raika, Tika.2012.Pengertian-hak-asasi-manusia. inforingankita.blogspot.com/.../

Chieva,C.”Perkembangan dan pemikiran ham di Indonesia”.2012. chieva-chiezchua.blogspot.com

Pengertian HAM, http://oeebudhi.blogspot.com/2012/01/makalah-hak-asasi-manusia.html

Permasalahan HAM, http://yogianggr.blogspot.com/2013/04/hak-asasi-manusia-dan-negara-hukum.html

Macam-macam HAM, http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia

Zakaria, Nooraihan. Konsep Hak Asasi Manusia. Jakarta: DBP, 2005

Lubis, Todung Mulya. Jalan Panjang Hak Asasi Manusia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005

Postingan Lebih Baru Postingan Lama Beranda

MAKALAH
HAK ASASI MANUSIA

DOSEN PENGAJAR
RANDY NAPITUPULU, SH., MH

DISUSUN OLEH :
IBNU AQIL SYIRODJUDDIN (23118188)

UNIVERSITAS GUNADARMA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER & TEKNOLOGI INFORMASI
SISTEM KOMPUTER
2018

KATA PENGANTAR

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. RANDY NAPITUPULU, SH., MH, selaku dosen mata kuliah Pendidikan dan Kewarganegaraan.

2. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian makalah ini baik secara langsung maupun tidak langsung

Depok, 01 November 2018

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.. i

DAFTAR ISI. ii

BAB I PENDAHULUAN.. 1

1.1 Latar Belakang. 1

1.2 Rumusan Masalah. 1

1.3 Tujuan. 2

BAB II PEMBAHASAN.. 3

2.1 Pengertian Hak Asasi Manusia. 3

2.2 Ciri dan Tujuan Hak Asasi Manusia. 4

2.3 HAM di Indonesia. 4

2.4 Komisi Nasional HAM... 5

2.5 Hak Asasi Manusia Dalam Perundang-undangan Nasional 5

2.6 Pelanggaran Hak Asasi Manusia. 6

2.7 Pelaksanaan dan penegakan HAM di Indonesia. 7

2.8 Permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia. 7

2.9 Upaya Pemerintah dalam hal penghormatan, pengakuan , dan penegakan Hukum dan HAM... 8

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apa pengertian dan ruang lingkup Hak Asasi Manusia ?

2.Bagaimana perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia ?

3. Apa saja pelanggaran Hak Asasi Manusia ?

4. Bagaimana Pelaksanaan dan Penegakan Hak Azasi Manusia di Indonesia ?

5. Apa saja permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam upaya penegakan Hak Azasi Manusia ?

6. Bagaimana upaya pemerintah dalam penghormatan, pengakuan dan penegakan Hak Azasi Manusia ?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini yaitu untuk mengetahui perkembangan demokrasi di Indonesia dan :

1. Memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan kewarganegaraan

2. Menambah pengetahuan tentang pendidikan kewarga negaraan.

3. Membahas secara sederhana mengenai demokrasi.

4. Untuk mengetahui pengertian Hak Asasi Manusia, serta mengetahui ruang lingkup Hak Asasi Manusia.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Hak Asasi Manusia

a. Hak asasi pribadi (Personal Rights)

Contoh : hak kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, hak memeluk agama.

b. Hak asasi politik (Political Rights) yaitu hak untuk diakui sebagai warga negara

Misalnya : memilih dan dipilih, hak berserikat dan hak berkumpul.

c. Hak asasi ekonomi (Property Rights)

Misalnya : hak memiliki sesuatu, hak mengarahkan perjanjian, hak bekerja dan

mendapatkan hidup yang layak.

d. Hak asasi sosial dan kebuadayaan (Sosial & Cultural Rights).

Misalnya : mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan santunan, hak pensiun,

hak mengembangkan kebudayaan dan hak berkspresi.

e. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan Pemerintah

(Rights Of Legal Equality)

f. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum.

2.2 Ciri dan Tujuan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia pada dasarnya bersifat umum atau universal karena diyakini bahwa beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memiliki perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin.

Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri pokok hakikat HAM, yaitu sebagai berikut :

a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM merupakan bagian dari manusia secara otomatis

b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik , atau asal usul social dan bangsanya

c. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk melanggar dan membatasi orang lain

Tujuan Hak Asasi Manusia,yaitu sebagai berikut:

a. HAM adalah alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang wenangan.

b. HAM mengenmbangkan saling menghargai antar manusia

c. HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar

2.3 HAM di Indonesia

Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku tiga undang-undang dalam 4 periode, yaitu :

a. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, berlaku UUD 1945,

b. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

c. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, berlaku UUDS 1950.

d. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, berlaku kembali UUD 1945.

2.4 Komisi Nasional HAM

Tujuan Komnas HAM antara lain :

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan pancasila, UUD 1945 dan piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan

2.5 Hak Asasi Manusia Dalam Perundang-undangan Nasional

Menurut UU no 26 Tahun 2000 pasal 1 tentang pengadilan HAM , Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi

Manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

3. Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM

Adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

4. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, Maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual.

2.6 Pelanggaran Hak Asasi Manusia

a. Kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat, meliputi :

1. Pembunuhan masal (genosida: setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa)

2. Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan

3. Penyiksaan

4. Penghilangan orang secara paksa

5. Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis.

b. Kasus pelanggaran HAM yang biasa, meliputi :

1. Pemukulan

2. Penganiayaan

3. Pencemaran nama baik

4. Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya

2.7 Pelaksanaan dan penegakan HAM di Indonesia

2.8 Permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia

Berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam rangka penghormatan, pengakuan, penegakan hukum dan HAM antara lain :

5. Adanya aksi terorisme yang ditujukan kepada sarana public yang mnyebabkan rasa tidak aman bagi masyarakat

Beberapa masalah Hak Asasi di Indonesia yaitu:

1. Perlindungan Perempuan : Keadilan dan kesetaraan gender.

2. Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan perdagangan perempuan dan Anak

3. Perlindungan Hak Anak

2.9 Upaya Pemerintah dalam hal penghormatan, pengakuan , dan penegakan Hukum dan HAM

Partisipasi masyarakat ini dapat berupa :

a. Pengajuan usulan mengenai perumusan dan kebajikan yang berkaitan dengan hak asasi manusia

b. Melakukan penelitian

c. Melakukan pendidikan

d. Melakukan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

3.2 Saran

Kepada para pembaca agar lebih banyak mencari informasi tentang HAM dan Rule of Law untuk memahami kedua aspek pembahasan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Kaelan. 2007. “Pendidikan Kewarganegaraan”. Paradigma. Jogjakarta

Zaelani, Endang Sukaya.”Pendidikan Kewarganegaraan”.Paradigma.Jogjakarta

Herdiawanto, Hery.”Pendidikan Kewarganegaraan”.Erlangga.Jakarta

Azra,Azyumardi.”Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani”.ICCE UIN.Jakarta

Raika, Tika.2012.Pengertian-hak-asasi-manusia. inforingankita.blogspot.com/.../

Chieva,C.”Perkembangan dan pemikiran ham di Indonesia”.2012. chieva-chiezchua.blogspot.com

Pengertian HAM, http://oeebudhi.blogspot.com/2012/01/makalah-hak-asasi-manusia.html

Permasalahan HAM, http://yogianggr.blogspot.com/2013/04/hak-asasi-manusia-dan-negara-hukum.html

Macam-macam HAM, http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia

Zakaria, Nooraihan. Konsep Hak Asasi Manusia. Jakarta: DBP, 2005

Lubis, Todung Mulya. Jalan Panjang Hak Asasi Manusia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005

Postingan Lebih Baru Postingan Lama Beranda

Search

WHEN IN DOUBT, GO TO THE LIBRARY

Postingan

di November 02, 2018

Makalah Hak Asasi Manusia

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Postingan Lebih Baru Postingan Lama Beranda

Diberdayakan oleh Blogger

Total Tayangan Halaman

Universitas Gunadarma

BAAK
Library
SAP
Studentsite
V-Class

Ibnu Aqil Syirodjuddin

Kunjungi profil

Blog Archive

2021 11

2020 6
- November 2020 4
- Oktober 2020 2
2019 7
2018 4
- November 2018 4

Tampilkan selengkapnya Tampilkan lebih sedikit